Haluanberitarakyat.com. Jakarta – Suara publik yang menggaung melalui 17+8 tuntutan kembali mengetuk pintu institusi kepolisian. Tiga tuntutan jangka pendek dan satu tuntutan jangka panjang ditujukan langsung kepada Polri. Merespons hal itu, Polri menegaskan sikap terbuka terhadap kritik dan memastikan komitmen untuk berbenah.

“Kami tidak anti kritik,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).

Ia menambahkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus mendorong Polri menjadi organisasi modern yang siap menerima masukan, bahkan kritik tajam dari masyarakat.

“Tentu kami melakukan evaluasi secara menyeluruh dan intens. Tindakan kepolisian diawasi baik secara internal maupun eksternal, termasuk oleh Kompolnas dan rekan-rekan media sebagai kontrol sosial,” kata Trunoyudo.

Tuntutan Publik: Dari Pembebasan Demonstran hingga Reformasi Sistem

Di media sosial, setidaknya tiga dari 17 tuntutan masyarakat memiliki tenggat waktu deadline hari ini dan langsung menyinggung institusi kepolisian, antara lain:

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

• Hentikan kekerasan polisi dan patuhi SOP pengendalian massa.

• Proses hukum secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.

Selain itu, dari 8 tuntutan jangka panjang, terdapat satu tuntutan strategis bagi Polri: reformasi kepemimpinan dan sistem agar profesional dan humanis.

Polri di Persimpangan Jalan

Tuntutan ini menjadi ujian penting bagi Polri di tengah sorotan publik terhadap kinerja penegakan hukum. Evaluasi menyeluruh yang dijanjikan diharapkan tidak berhenti pada retorika, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan, seperti profesionalisme aparat di lapangan, kepatuhan terhadap SOP, dan transparansi proses hukum.

Pengamat kepolisian menilai momentum ini bisa menjadi langkah penting bagi Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jika tuntutan ini dijawab dengan reformasi nyata, Polri berpeluang memperkuat citra sebagai lembaga yang humanis dan akuntabel.

Keterlibatan Publik sebagai Kontrol Sosial

Polri mengakui peran masyarakat dan media sebagai elemen penting dalam mengawal reformasi kepolisian. “Segala masukan dan harapan masyarakat adalah bentuk kepemilikan publik terhadap Polri,” ujar Trunoyudo.

Kini, bola ada di tangan Polri: apakah mereka akan menjadikan kritik sebagai bahan bakar perubahan, atau justru membiarkan momentum ini lewat begitu saja. {red}