Haluanberitarakyat.com. Bekasi, 15 Agustus 2025 — Perayaan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-75 tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan momentum penting untuk refleksi mendalam atas perjalanan panjang daerah yang dikenal sebagai “kota industri” sekaligus penyangga utama ibu kota. Dalam pidato kebangsaannya, Kang Dedi Mulyadi tampil tegas, lugas, dan sarat kritik terhadap wajah pembangunan Bekasi yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

“Bekasi ini bukan sekadar angka ulang tahun, tapi sebuah sejarah panjang peradaban. Pertanyaannya, apakah rakyat sudah benar-benar merasakan kemerdekaan dalam kehidupannya sehari-hari?” ujar Kang Dedi di hadapan ribuan undangan dan tokoh masyarakat.

Antara Kebanggaan dan Luka

Kang Dedi menyoroti kontras antara citra Kabupaten Bekasi sebagai lumbung industri nasional dengan kenyataan di lapangan. Data BPS 2024 mencatat Bekasi menyumbang lebih dari 34% ekspor manufaktur Jawa Barat, namun angka pengangguran terbuka masih tinggi, mencapai 9,21% — lebih besar dari rata-rata provinsi.

“Ironinya, di tanah yang kaya investasi ini, masih banyak warga asli Bekasi yang bekerja sebagai buruh kasar dengan upah minim, bahkan sebagian menganggur. Di mana letak keadilan pembangunan?” tegasnya.

Kritik Soal Tata Ruang dan Lingkungan

Dalam pidatonya, Kang Dedi juga menguliti masalah tata ruang dan kerusakan lingkungan di Bekasi. Alih fungsi lahan pertanian yang masif, banjir tahunan, serta pencemaran sungai menjadi “dosa pembangunan” yang belum pernah terselesaikan.

“Bekasi dahulu adalah tanah agraris yang subur. Kini sawah-sawah hilang, berganti beton pabrik dan perumahan. Akibatnya, rakyat kehilangan tanah, kehilangan air, bahkan kehilangan identitas. Kita merayakan ulang tahun, tapi jangan lupa bahwa kita sedang merayakan pula hilangnya jati diri.” katanya.

Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan

Kang Dedi juga menyinggung isu korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia mengingatkan agar momentum ulang tahun tidak hanya menjadi panggung retorika, tetapi juga alarm bagi elite politik dan birokrasi Bekasi.

“Hari Jadi ke-75 ini jangan sekadar pesta. Rakyat butuh bukti, bukan janji. Transparansi APBD, pengawasan ketat dana desa, serta pemberantasan mafia perizinan harus menjadi prioritas. Kalau tidak, Bekasi hanya akan dikenang sebagai kota yang kehilangan arah.” tandasnya.

Ajakan untuk Membangun Peradaban

Menutup pidatonya, Kang Dedi menekankan pentingnya kembali membangun Bekasi dengan berpijak pada nilai budaya, sejarah, dan gotong royong. Bagi dia, pembangunan tidak boleh sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan harus memanusiakan rakyat.

“Kita harus berani berkata jujur: Bekasi ini sedang sakit. Tapi justru karena itu, kita punya kesempatan untuk menyembuhkan. Mari kita jadikan momentum 75 tahun ini sebagai titik balik: Bekasi bukan hanya kota industri, tetapi pusat peradaban yang mensejahterakan rakyatnya.” seru Kang Dedi, disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Analisis Investigatif: Bekasi di Persimpangan Jalan

Pidato Kang Dedi Mulyadi membuka tabir persoalan yang selama ini kerap ditutup-tutupi. Data ICW menunjukkan, dalam lima tahun terakhir setidaknya ada 7 kasus korupsi di Kabupaten Bekasi yang melibatkan aparat desa hingga pejabat tinggi daerah, dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain itu, laporan WALHI Jawa Barat menegaskan bahwa 60% daerah aliran sungai di Bekasi sudah dalam status kritis akibat pencemaran industri. Masalah banjir yang tiap tahun menghantui warga tak pernah tuntas, meski anggaran penanggulangan bencana terus digelontorkan.

Bekasi kini berada di persimpangan jalan: antara melanjutkan pola pembangunan eksploitatif atau berani mengembalikan orientasi pembangunan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.

Oleh: Mohamad Rohman – Pemimpin Redaksi BeritaRakyat.com