Oleh: Jupri, S.H., M.H. | Kepala Biro Provinsi Lampung

Editor: Mohamad Rohman

HaluanBeritaRakyat.com – Bandar Lampung, 25 Juli 2025

Di tengah rasa lelah rakyat atas janji-janji politik yang kerap hampa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Mirdzani justru hadir dengan kebijakan yang mengejutkan sekaligus melegakan: mencabut praktik pungutan sekolah yang selama ini mencekik leher rakyat kecil.

Belum genap satu tahun memimpin, Gubernur muda ini langsung menggulirkan larangan tegas terhadap sekolah negeri tingkat SMA/SMK/SLB di seluruh Lampung untuk memungut uang komite atau iuran serupa dari wali murid. Sebuah langkah berani yang jarang diambil pejabat daerah lain, karena menyentuh langsung isu sensitif antara birokrasi dan masyarakat.

Lebih dari 200 ribu wali murid kini bernapas lega. Tak lagi harus memutar otak mencari Rp600 ribu per bulan untuk anak-anak mereka tetap bisa bersekolah. Angka itu, jika dikalkulasi per semester, bahkan melebihi UKT mahasiswa di perguruan tinggi negeri.

“Ini seperti cahaya pagi yang membangunkan harapan kami. Selama ini kami harus gali lubang tutup lubang untuk biaya sekolah,” ungkap Arif, seorang petani dari daerah terpencil di Lampung Tengah. Ia berbicara sambil menahan haru, ditemani Joko dan warga lainnya yang merasa perubahan ini benar-benar menyentuh kehidupan mereka.

Langkah Nyata, Bukan Sekadar Retorika

Tak hanya di bidang pendidikan, Gubernur Rahmat Mirzani juga telah menyalakan mesin pembangunan infrastruktur. Program perbaikan dan pembangunan jalan—yang selama ini hanya menjadi wacana—mulai direalisasikan. Akses transportasi di wilayah tertinggal dibuka, menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan di provinsi yang dikenal sebagai “Gerbang Pulau Sumatera” ini.

Jupri Karim, Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (MPDH), memberikan apresiasi tinggi terhadap gebrakan Gubernur muda ini. Menurutnya, keberanian Rahmat dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat adalah bentuk nyata dari esensi demokrasi.

“Ini bukan hanya soal infrastruktur atau pendidikan. Ini tentang keberanian menantang status quo demi rakyat. Kami dari MPDH akan selalu mendukung langkah-langkah progresif ini, dan kami juga siap memberikan kritik konstruktif jika ke depan kebijakan mulai melenceng,” ujar Jupri yang dikenal vokal memperjuangkan suara akar rumput.

Pemimpin Muda, Napas Baru untuk Lampung

Jupri menegaskan bahwa Gubernur Rahmat adalah representasi segar dari sosok pemimpin baru yang tak hanya berpikir dari balik meja. Ia hadir, melihat, dan merasakan langsung problem rakyat.

“Kepemimpinan bukan soal siapa yang pintar berbicara di podium, tapi siapa yang benar-benar hadir di setiap titik luka masyarakat. Dan Gubernur Rahmat sudah memulainya dengan langkah konkret,” tambah Jupri.

Saran MPDH: Belajar dari Jawa Barat

Tak berhenti pada pujian, MPDH juga memberi masukan tajam. Jupri menyarankan agar Gubernur Lampung meniru semangat kepemimpinan Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, yang dikenal turun langsung ke masyarakat bahkan di pelosok.

“Dedi Mulyadi itu tidak duduk di ruang dingin sambil mengandalkan laporan. Ia terjun, melihat langsung penderitaan rakyat, lalu bertindak cepat. Kita tidak perlu meniru 100%, tapi prinsipnya: pemimpin harus hadir secara nyata,” tegas Bang Jep, sapaan akrab Jupri Karim.

Analisis Redaksi: Tanda-Tanda Perubahan di Ufuk Timur Lampung

Kebijakan dan gerak langkah Gubernur Rahmat Mirzani adalah refleksi dari semangat baru membangun daerah. Jika dijaga konsistensinya dan didukung partisipasi masyarakat serta pengawasan publik yang sehat, Lampung berpotensi menjadi model provinsi yang berhasil menyeimbangkan pembangunan fisik dan keadilan sosial.

Dari desa ke kota, dari sawah hingga sekolah, dari rakyat untuk rakyat. Lampung hari ini tengah menggenggam cahaya pagi—tinggal bagaimana menjaga nyalanya tetap menyala.