Barisan Mahasiswa Bekasi Apresiasi Kinerja Plt. Wali Kota Bekasi
Haluanberitarakyat.com, Kota Bekasi – Barisan Mahasiswa Bekasi mengapresiasi kinerja Plt. Wali Kota Bekasi Dr. H….
Haluanberitarakyat.com, Kota Bekasi – Barisan Mahasiswa Bekasi mengapresiasi kinerja Plt. Wali Kota Bekasi Dr. H….
Karawang, 27 Maret 2025 – haluanberitarakyat.com. Mentari pagi menyinari kawasan Karawang International Industrial City (KIIC) ketika ratusan personel Satgas Pemberantasan Premanisme berbaris rapi di bawah komando Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Di tengah hiruk-pikuk industri yang terus berdenyut, sebuah tonggak sejarah baru sedang dibangun—upaya serius menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah yang benar-benar ramah investasi dengan menumpas habis premanisme.
Dedi berdiri tegap di hadapan barisan peserta apel, matanya menyapu seluruh lapangan dengan sorot tajam. Ia memahami bahwa langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan janji pemerintah untuk menghadirkan keamanan dan stabilitas bagi para pelaku usaha serta masyarakat.
“Hari ini, kita buktikan bahwa negara tidak tunduk kepada preman! Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi pemalakan di jalan-jalan, dan tidak ada lagi intimidasi terhadap mereka yang bekerja dengan jujur. Kita ingin Jawa Barat menjadi wilayah yang aman dan nyaman bagi semua, terutama bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya,” tegas Dedi, suaranya menggema di lapangan.
Sebagai provinsi dengan pertumbuhan industri terbesar di Indonesia, Jawa Barat telah lama menjadi magnet bagi investor. Namun, maraknya aksi premanisme menjadi penghalang utama bagi dunia usaha. Dari pasar tradisional hingga kawasan industri modern, kelompok-kelompok preman menguasai lahan-lahan ekonomi informal dengan cara yang tidak jarang melibatkan kekerasan.
Salah satu kasus yang disoroti dalam apel ini adalah praktik pemalakan terhadap sopir truk yang mengangkut barang industri. “Bayangkan, seorang sopir truk yang hanya ingin mengantarkan barang harus merogoh kocek Rp50.000 per perjalanan untuk ‘uang keamanan’,” ungkap Dedi dengan nada geram. “Jika dalam sehari ada ratusan truk yang lewat, maka bisa dihitung sendiri berapa uang yang mengalir ke kantong para preman ini. Ini bukan ekonomi sehat, ini perampokan terselubung!”
Untuk mengatasi hal ini, Satgas Pemberantasan Premanisme akan bertindak sebagai garda terdepan dalam menciptakan rasa aman bagi investor. Satgas ini akan bergerak di pasar-pasar, terminal, hingga kawasan industri untuk memastikan bahwa premanisme tidak lagi memiliki tempat di Jawa Barat.
Gubernur Dedi menegaskan bahwa keamanan merupakan faktor utama dalam menarik investor. “Jika sebuah daerah dikenal rawan premanisme dan gangguan keamanan, maka investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya. Padahal, industri dan investasi adalah kunci utama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memperkuat kebijakan pro-investasi dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik, insentif pajak bagi investor baru, serta birokrasi yang lebih efisien dan transparan.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, yang turut hadir dalam apel tersebut, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk memastikan bahwa Satgas ini dapat bertindak efektif. “Kami tidak akan menunggu regulasi baru, kami akan langsung bergerak. Ini bukan sekadar wacana, ini aksi nyata!” ujarnya.
Dedi Mulyadi menargetkan bahwa pada tahun 2025, Jawa Barat akan benar-benar bersih dari premanisme. Ia menegaskan bahwa upaya ini bukan hanya sekadar tindakan represif, tetapi juga transformasi sosial dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang sebelumnya terlibat dalam praktik premanisme agar bisa beradaptasi di dunia kerja yang legal dan produktif.
“Premanisme harus dihentikan bukan hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan pendidikan dan pembinaan. Kami ingin menciptakan masyarakat yang siap menghadapi tantangan industri tanpa harus bergantung pada cara-cara ilegal,” tambahnya.
Seiring dengan bubarnya apel, satu pesan jelas terpatri di benak setiap peserta: ini bukan sekadar perlawanan biasa. Ini adalah revolusi sosial, di mana hukum dan ketertiban harus kembali menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat Jawa Barat. Dengan demikian, provinsi ini dapat menjadi wilayah yang benar-benar ramah investasi dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi seluruh rakyatnya. (Moh.Rohman)