Pemerintah meluncurkan enam insentif ekonomi besar-besaran mulai 5 Juni 2025. Di tengah pertumbuhan yang melambat dan inflasi pangan yang membayangi, inilah langkah nyata Prabowo menjemput harapan rakyat.

Oleh Redaksi HaluanBeritaRakyat.com | Mohamad Rohman

Jakarta — Di tengah grafik pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung menanjak — stagnan di angka 4,87 persen pada kuartal pertama 2025 — Presiden Prabowo Subianto memilih bertindak cepat. Bukan sekadar retorika, pemerintah resmi menggulirkan enam insentif ekonomi besar-besaran mulai 5 Juni 2025, yang digadang-gadang sebagai paket “penyelamat daya beli rakyat”.

Langkah ini datang bukan tanpa urgensi. Target ambisius pemerintahan Prabowo yang ingin menembus pertumbuhan ekonomi 8 persen, kini terancam oleh dua duri tajam: melemahnya konsumsi rumah tangga dan ancaman inflasi global akibat lonjakan harga energi dan pangan.

“Ini adalah momen penting untuk mendongkrak pertumbuhan. Pemerintah menyadari perlu intervensi fiskal langsung ke rakyat,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam konferensi pers usai Rakornas Ekonomi, Sabtu (24/5).

Misi Ekonomi Bergulir: Dari Jalan Tol hingga Meja Makan

Enam insentif itu disusun lintas kementerian dan didesain sebagai “serangan fiskal simultan” yang mengalir langsung ke jantung pengeluaran rumah tangga: transportasi, energi, konsumsi pangan, dan perlindungan sosial. Berikut rincian lengkapnya:

1. Diskon Transportasi Umum Nasional
   
   Berlaku untuk semua moda—darat, laut, dan udara—khusus selama libur sekolah Juni–Juli 2025. Sasaran utama: keluarga kelas menengah ke bawah, yang mobilitasnya cenderung melonjak saat liburan.

2. Potongan Tarif Tol Dinamis
   
   Menyasar 110 juta pengguna kendaraan pribadi, potongan ini berlaku pada hari-hari tertentu guna mendorong pergerakan ekonomi domestik, termasuk logistik dan mudik lokal.

3. Diskon Tarif Listrik 50%
   
   Untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. Diskon ini dirancang untuk mengurangi tekanan biaya bulanan saat harga sembako tak menentu.

4. Tambahan Bansos: Kartu Sembako & Bantuan Pangan
   
   Diperluas ke 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah berharap langkah ini bisa meredam inflasi pangan, terutama di wilayah rentan.

5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
   
   Diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, dengan skema lebih ramping dibanding era pandemi. Pemerintah belum mengumumkan nominal pastinya, namun menegaskan ini bagian dari proteksi ketenagakerjaan.

6. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   
   Diperpanjang untuk sektor padat karya, demi menjaga produktivitas dan memberikan sinyal kuat bahwa negara hadir bagi pekerja informal.

Strategi Prabowo: Populis atau Populer?

Kritik dan pujian datang bersamaan. Sejumlah ekonom menilai langkah ini sebagai bentuk “keynesianisme praktis”, di mana negara turun langsung menginjeksi konsumsi saat pasar lesu. Namun di sisi lain, beberapa pengamat fiskal mempertanyakan sumber anggaran, efektivitas distribusi, dan ketahanan fiskal jangka menengah.

“Insentif ini bisa berdampak cepat, tapi perlu pengawasan ketat agar tak bocor. Harus ada kontrol publik dan data presisi agar tak jadi proyek pencitraan,” ujar Aviliani, ekonom senior INDEF.

Namun bagi rakyat kecil seperti Sumiyati (52), buruh cuci di Depok, diskon listrik dan bantuan sembako bukan sekadar statistik. “Kalau listrik dipotong separuh, saya bisa beliin anak saya susu lagi,” ujarnya sambil tersenyum getir.

Catatan Redaksi: Di Antara Angka dan Asa

Dalam situasi ekonomi yang ringkih, keputusan cepat memang dibutuhkan. Namun sejarah mencatat, solusi populis tanpa tata kelola yang rapi bisa berujung pada pemborosan fiskal atau bahkan kegagalan intervensi.

Paket enam insentif ini bukan sekadar soal rupiah dan persentase. Ini tentang kepercayaan rakyat pada negara—apakah pemerintah benar-benar hadir saat kantong mulai kosong, saat biaya hidup terus menanjak, dan saat harapan mulai redup.

Mulai 5 Juni, enam “peluru fiskal” akan dilepaskan. Pertanyaannya: mampukah ia menembus target dan menyalakan kembali denyut ekonomi rakyat?