Oleh: Mohamad Rohman | Kamis, 26 Juni 2025 | HaluanBeritaRakyat.com

Jakarta — Suasana Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tampak berbeda pagi itu. Di tengah deretan layar monitor, jaringan server berdenyut tenang, dan derap langkah ASN berpakaian rapi—sebuah momen simbolis terjadi: pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kemkomdigi. Bukan sekadar seremoni, tapi pernyataan tekad. Di balik podium, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyerukan sesuatu yang lebih dari sekadar retorika: “ASN Kemkomdigi bukan hanya pelayan publik, tetapi pejuang digital bangsa.”

Di era disrupsi dan digitalisasi masif, kata “pegawai negeri” bukan lagi identik dengan tumpukan berkas dan administrasi lambat. Meutya ingin menghapus paradigma itu. Dalam pidatonya yang menggugah, ia menegaskan bahwa ASN Kemkomdigi harus berada di barisan terdepan, sebagai motor penggerak transformasi digital nasional—bukan hanya regulator atau fasilitator, melainkan aktor utama yang menghadirkan teknologi bagi rakyat.

“Kita ini bukan sekadar kementerian. Kita ini urat nadi sistem digital Indonesia,” tegas Meutya, yang dikenal vokal membela kelompok rentan di ruang digital.

Digitalisasi Bukan Sekadar Infrastruktur

Apa artinya jadi “garda depan digital”? Meutya memberikan contoh nyata: sistem distribusi dan pelaporan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tanpa jaringan dan sistem digital yang merata, program sebesar itu hanya akan jadi wacana. Begitu pula dengan Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah-Putih—semua memerlukan backbone teknologi yang cerdas, akurat, dan menyeluruh.

ASN Kemkomdigi tidak hanya bertugas menyiapkan infrastruktur. Mereka ditantang untuk menghadirkan solusi digital yang menjangkau desa terpencil hingga pulau terluar. Ini bukan pekerjaan mudah. Tapi di sinilah titik perubahan lahir—ketika pelayanan publik bukan lagi meja dan tanda tangan, tapi satu sentuhan layar yang menjawab kebutuhan rakyat.

Melawan Perang Tanpa Peluru

Digitalisasi juga membawa risiko. Meutya menyebutnya perang tanpa peluru—maksudnya, arus informasi yang membanjiri ruang digital Indonesia bisa jadi ancaman jika tidak dikelola bijak. Disinformasi, kekerasan daring, konten manipulatif, bahkan algoritma yang bias—semuanya bisa melukai bangsa, khususnya generasi muda.

“Kalau kita tidak hadir di medan ini, maka kita membiarkan anak-anak kita bertempur sendirian,” ucap Meutya dengan nada tegas.

Di sinilah tugas ASN Kemkomdigi menjadi genting. Melindungi publik, khususnya kelompok rentan, dari dampak buruk digitalisasi adalah bagian dari pelayanan. Bukan hanya soal sinyal dan data, tetapi juga literasi dan etika digital.

KORPRI Sebagai Cermin ASN Masa Kini

Meutya juga menyoroti pentingnya KORPRI sebagai wajah ASN di mata publik. Ia tak ingin ASN menjadi birokrat kaku yang dingin terhadap rakyat. “Jangan jadi seperti batu keras, tidak peka, dan kehilangan sisi manusiawi,” katanya.

Ia menekankan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai panduan moral dalam setiap tindakan. Solidaritas lintas generasi, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab menjadi tiga elemen penting yang diharapkan hidup dalam tubuh ASN Kemkomdigi.

“Solidaritas itu kekuatan. Di tengah tantangan global, keluarga besar ASN harus jadi penguat nilai-nilai kebangsaan di ekosistem digital,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Transformasi Dimulai dari Dalam

Momentum pengukuhan KORPRI ini menjadi titik balik. Meutya mengajak seluruh ASN Kemkomdigi untuk tidak hanya bekerja demi target dan laporan, tetapi menghadirkan pelayanan publik yang berjiwa, yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Karena di balik tiap klik sistem layanan, ada harapan seorang ibu yang mengurus beasiswa anaknya. Di balik jaringan desa digital, ada petani yang ingin menembus pasar lewat e-commerce. Dan di balik dashboard program MBG, ada anak Indonesia yang tidak lagi lapar saat belajar.

Di era serba digital, Kementerian Komunikasi dan Digital memikul tanggung jawab besar. Namun dengan ASN yang tak hanya pintar teknologi tetapi juga kuat nilai, bangsa ini boleh berharap: digitalisasi bukan sekadar modernisasi, tapi jalan menuju keadilan sosial yang nyata.

Foto: Humas Kemkomdigi