“Foto: H. Fauzi, S.E., Sekretaris Jenderal DPP Madas Nusantara.”

Pernyataan Sekjen DPP Madas Nusantara: “Ini Bukan Demo Biasa, Ini Perlawanan atas Ketimpangan Ekonomi Digital!”

Jakarta, 20 Mei 2025 – HaluanBeritaRakyat | Mohamad Rohman

Negara tak boleh jadi penonton. Itu garis tegas yang ditarik oleh H. Fauzi, Sekretaris Jenderal DPP Madas Nusantara, dalam merespons Aksi Nasional Pengemudi Ojek Online (Ojol) yang mengguncang pusat kekuasaan hari ini. Di tengah ribuan pengemudi yang mematikan aplikasinya dan menyalakan suara keadilannya, satu kalimat dari H. Fauzi menggema lebih keras dari klakson jalanan: “Negara harus hadir. Bukan sekadar menyimak, tapi menyelesaikan!”

“Perjuangan para pengemudi ojol hari ini bukan sekadar teriakan kemarahan, tapi suara luka yang lama diabaikan. Mereka bukan menolak teknologi, tapi menolak menjadi korban dari algoritma yang menindas. Negara tidak boleh hanya jadi juru damai yang netral. Negara wajib berpihak kepada yang diperas, kepada yang dikebiri haknya dalam senyap oleh sistem digital yang tak manusiawi. Jika Presiden tidak mendengar ini, maka siapa lagi harapan terakhir mereka?”

— H. Fauzi, Sekjen DPP Madas Nusantara

Ketika Ojol Mematikan Aplikasi, Mereka Justru Menyalakan Suara Bangsa

Hari ini, Jakarta bukan hanya disesaki kemacetan, tapi juga oleh rasa solidaritas yang jarang ditemukan di zaman serba klik. Lebih dari 25 ribu pengemudi ojol menggelar aksi “Offbid Nasional”, mematikan aplikasi sejak pukul 00.00 hingga 23.59. Tapi yang padam bukan semangat, justru yang menyala adalah kesadaran: bahwa sistem ekonomi digital kini tengah menggerus martabat manusia.

Mereka turun ke jalan bukan karena lapar semata. Tapi karena sudah terlalu lama disuapi janji keadilan tanpa pernah benar-benar kenyang. Mereka menuntut lima hal mendasar—bukan untuk kemewahan, tapi untuk bertahan hidup.

Lima Luka yang Membuka Tabir Ketidakadilan

1. Sanksi Tegas untuk Aplikator Nakal
   
   Pelanggaran terhadap Permenhub PM 12/2019 dan Kepmenhub KP 1001/2022 tak bisa lagi dianggap angin lalu. Negara tak boleh menjadi sekadar notulen dari pelanggaran sistematis ini.

2. DPR Harus Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Terbuka
   
   Aspirasi rakyat digital ini harus masuk dalam ruang kebijakan, bukan sekadar dibisikkan di balik lobi korporasi.

3. Potongan Maksimal 10%
   
   Para pengemudi menolak menjadi sapi perah. Potongan yang mencekik harus dikaji ulang secara terbuka.

4. Hapus Skema Diskriminatif
   
   Fitur-fitur seperti slot, auto-cancel, dan hemat adalah bentuk diskriminasi algoritmik yang tak berpihak pada keadilan sosial.

5. Tarif Delivery yang Adil
   
   Penentuan tarif harus transparan, adil, dan melibatkan pengemudi sebagai subjek, bukan objek.

H. Fauzi: “Jangan Uji Kesabaran Rakyat Digital”

Dalam pernyataan panjangnya, H. Fauzi menegaskan bahwa perjuangan ojol hari ini adalah barometer keberpihakan negara:

“Kami dari Madas Nusantara menegaskan: negara tidak boleh lagi menghindar. Aksi ini bukan sekadar aspirasi. Ini ultimatum sosial dari rakyat digital yang selama ini diredam dengan algoritma. Kalau pemerintah terus mendiamkan, maka jangan salahkan kalau nanti rakyat mulai bicara dalam bahasa yang lebih keras. Jangan uji kesabaran rakyat digital. Mereka tahu mereka bukan robot. Mereka manusia. Dan saat manusia merasa diinjak martabatnya, sejarah mencatat: mereka tak tinggal diam.”

Dari Jalan ke Meja Kebijakan: Momentum untuk Negara Membuktikan Keberpihakan

Aksi besar ini menyisir lima titik kekuasaan: dari Kementerian Perhubungan, Gedung DPR, Istana Negara, hingga kantor pusat aplikator dan kawasan bisnis elite. Pesannya jelas: bahwa keadilan sosial tidak boleh hanya tinggal dalam pasal konstitusi—ia harus hadir nyata dalam hidup sehari-hari.

Dan suara itu, hari ini, digemakan para pengemudi ojol.

“Hari ini mungkin pesanan Anda datang terlambat. Tapi sadarilah, ini bukan tentang paket. Ini tentang harga diri yang sedang dipertaruhkan.”

— Seruan solidaritas Garda Indonesia

Penutup: Yang Dimatikan Bukan Sekadar Aplikasi, Tapi Rasa Diam yang Terlalu Lama

Ketika tombol aplikasi dimatikan, yang sebenarnya dinyalakan adalah suara nurani kolektif bangsa. Pengemudi ojol bukan lagi sekadar pelengkap ekosistem digital, mereka kini berdiri sebagai pengingat: bahwa teknologi tanpa keadilan hanya akan melahirkan penindasan gaya baru.

Dan kini, mata publik tertuju pada negara: apakah hadir sebagai penyelesai, atau sekadar penonton pasif dari ketimpangan yang terus membusuk?

Redaksi HaluanBeritaRakyat | Mohamad Rohman

Jakarta, 20 Mei 2025