Haluanberitarakyat.com, Pangkalpinang, 4 Agustus 2025 —

Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Ulang di dua wilayah strategis, yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Drs. Hendro Pandowo, M.Si memerintahkan langsung Kepala Biro Operasi Polda Babel menyusun Rencana Pengamanan (Renpam) yang menyeluruh dan responsif terhadap potensi gangguan.

Dalam arahannya saat memimpin apel pagi di Mapolda Babel, Senin (4/8), Kapolda menegaskan pentingnya langkah antisipatif yang matang.

“Kita tidak boleh lengah. Potensi konflik horizontal, penyebaran hoaks, provokasi digital, hingga kemungkinan kecurangan harus kita petakan dan cegah sejak dini,” tegas Irjen Hendro Pandowo.

Kesiapsiagaan Penuh Hadapi Dinamika Politik Lapangan

Kapolda juga meminta agar jajaran tidak hanya menyusun skenario pengamanan biasa, tetapi mampu menjawab dinamika lapangan yang kompleks dan cepat berubah.

“Pilkada bukan sekadar momen politik, tapi juga ujian integritas dan kesiapan kita sebagai aparat penegak hukum. Rakyat harus merasa aman menggunakan hak suaranya,” tambahnya.

Polri Netral, Harga Mati

Menjawab isu krusial soal netralitas, Kapolda Hendro tak ragu memperingatkan seluruh personel, dari Polda hingga Polsek, untuk menjaga sikap profesional.

“Tidak ada ruang untuk keberpihakan. Tugas kita adalah melindungi masyarakat, menjaga proses demokrasi tetap bersih, dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum,” tandasnya.

Ia menegaskan, netralitas Polri bukan hanya amanat undang-undang, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga demi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Langkah Strategis Jelang Pemungutan Suara Ulang

Pilkada ulang di dua wilayah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan penyelenggara pemilu atas adanya indikasi pelanggaran dalam proses sebelumnya. Polda Babel berkomitmen penuh mengawal jalannya pemungutan suara agar berlangsung jujur, adil, dan transparan.

Melalui perintah penyusunan Renpam ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas daerah, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi. {RED}