Oleh: Redaksi HaluanBeritaRakyat.com | Mohamad Rohman

Selasa, 8 Juli 2025 | Jakarta – Papua

Jakarta – Dalam langkah politik yang mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sedang menyusun Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menugaskan secara resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani masalah Papua secara menyeluruh. Penugasan ini pertama kali diungkapkan oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM, Rabu 2 Juli 2025.

Meski disampaikan hampir sepekan lalu, pernyataan itu baru menjadi pemberitaan luas pada Selasa, 8 Juli 2025, dan dilansir oleh media nasional maupun internasional seperti Kompas.com, BBC Indonesia, hingga The Jakarta Post. Tak ayal, publik terkejut. Pasalnya, ini merupakan penugasan formal pertama seorang Wapres untuk Papua dengan konsekuensi berkantor langsung di wilayah konflik tersebut.

“Saya kira ini pertama kalinya Presiden memberikan penugasan langsung kepada Wakil Presiden untuk urusan Papua. Termasuk aspek pembangunan, HAM, dan evaluasi kinerja aparat keamanan,” tegas Yusril dalam forum Komnas HAM (Sumber: Kompas.com, 8 Juli 2025).

Regulasi yang Sedang Disiapkan: Inpres Papua 2025

Menurut sumber internal Istana yang dikutip Media Indonesia (8/7), Presiden Prabowo tengah memfinalisasi Instruksi Presiden (Inpres) No. XX Tahun 2025 tentang “Penugasan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Percepatan Pembangunan dan Penyelesaian Masalah Papua.” Dokumen ini dirancang berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 dan mengadopsi pendekatan lintas sektor dari Inpres No. 9 Tahun 2020 (era Jokowi) yang fokus pada percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Rencana Inpres baru ini juga akan mencantumkan indikator kinerja utama (KPI) yang harus dipenuhi Gibran, termasuk:

• Penurunan indeks konflik sosial dan kekerasan bersenjata

• Peningkatan IPM Papua

• Akses pendidikan dan layanan dasar

• Reformasi aparat di wilayah rawan konflik

• Dialog damai dengan tokoh adat dan kelompok pro-referendum

Gibran: Dari Blusukan ke Medan Konflik

Penunjukan ini menjadi titik balik besar bagi Gibran yang selama ini kerap dipandang sebelah mata. Aktivitasnya yang dianggap seremonial—seperti bagi-bagi susu, panen padi, hingga mengikuti tren aura farming di media sosial—kini akan diuji di medan paling kompleks: Papua.

“Kalau Papua saja tidak bisa ditangani, jangan bermimpi jadi Presiden 2029,” sindir pengamat politik Her Arif dalam kanal YouTube HA Politik Bicara (7/7/2025).

Tak sedikit netizen yang menyambut penugasan ini sebagai bentuk “tes kompetensi kebangsaan” bagi seorang pemimpin muda yang masih dianggap minim pengalaman.

Dari Jusuf Kalla Hingga Ma’ruf Amin: Belajar dari Masa Lalu

Dalam sejarah ketatanegaraan, penugasan khusus kepada Wapres bukan hal baru. Pada era Presiden SBY, Jusuf Kalla memainkan peran kunci dalam menyelesaikan konflik Aceh lewat MoU Helsinki (2005). Namun di masa Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin yang sempat pula diberi mandat khusus untuk Papua dinilai kurang optimal.

Bedanya, Gibran akan berkantor permanen di Papua—tidak sekadar kunjungan. Langkah ini terinspirasi dari janji Presiden Jokowi yang pernah ingin membangun Istana Presiden di Papua pada 2019. Namun rencana itu tak kunjung terealisasi.

Dukungan dari Pemerintah: Tandem dengan Natalius Pigai

Sebagai pendukung utama, Presiden Prabowo juga menunjuk Natalius Pigai, putra asli Papua dan mantan Komisioner Komnas HAM, sebagai Menteri HAM. Kolaborasi Gibran-Pigai dinilai dapat menjadi tandem strategis dalam menangani isu hak asasi manusia, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan pembangunan.

“Saya yakin Pigai bisa menjadi mitra strategis Gibran, terutama dalam membuka dialog dan menjembatani ketegangan lama antara negara dan rakyat Papua,” ujar peneliti LIPI, Adriana Elisabeth kepada BBC Indonesia (8/7/2025).

Respon Keras dari Oposisi Papua: “Ini Politik Kosmetik”

Namun, tak semua pihak menyambut positif. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, dalam pernyataannya kepada SuaraPapua.com (8/7), menyebut penunjukan Gibran sebagai “politik kosmetik” dan tidak menyentuh akar persoalan Papua.

“Apa kapasitas Gibran? Dia tidak paham Papua. Ini hanya akrobat politik dan tidak akan berhasil,” tegas Sebby.

Skeptisisme juga datang dari sejumlah aktivis HAM dan akademisi. Mereka menilai, persoalan Papua terlalu kompleks untuk diserahkan kepada figur yang masih minim rekam jejak diplomatik dan kemanusiaan.

Evaluasi Nyata di Bawah Sorotan Publik

Dengan adanya penugasan resmi lewat Inpres, masyarakat kini memiliki parameter jelas untuk mengevaluasi kinerja Gibran. Bukan hanya soal kehadiran fisik di Papua, tetapi sejauh mana tugas ini berdampak konkret pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat Papua.

Gibran akan menghadapi tiga medan berat: percepatan pembangunan, penanganan HAM, dan stabilisasi keamanan. Jika sukses, tak hanya reputasinya yang terangkat, tapi juga membuka jalan menuju kontestasi politik yang lebih besar.

“Dia sudah menikmati semua fasilitas negara, sekarang waktunya membuktikan. Kalau gagal, publik punya hak untuk mengevaluasi,” tutup Her Arif.

Kesimpulan: Papua Jadi Barometer Kepemimpinan Gibran

Papua bukan sekadar medan politik, tetapi ujian integritas dan kapasitas bagi Gibran sebagai pemimpin masa depan. Tugas ini tak bisa didekati dengan gaya blusukan atau pencitraan semata. Dibutuhkan keberanian, empati, dan strategi menyeluruh.

Kini semua mata tertuju ke Papua. Akankah Gibran mencatat sejarah seperti Jusuf Kalla di Aceh? Atau justru menambah daftar panjang kegagalan negara dalam menangani luka di Timur Indonesia?

Referensi:

• Kompas.com, “Yusril: Gibran akan Dapat Tugas Khusus Tangani Papua”, 8 Juli 2025

• BBC Indonesia, “Wapres Gibran Dapat Tugas Tangani Papua, Serius atau Gimik Politik?”, 8 Juli 2025

• Media Indonesia, “Inpres Khusus Papua untuk Gibran Sedang Disiapkan”, 8 Juli 2025

• SuaraPapua.com, “TPNPB Tolak Gibran: ‘Tak Akan Berhasil’”, 8 Juli 2025

• The Jakarta Post, “VP Gibran Assigned to Resolve Papua Conflict”, 8 Juli 2025

• YouTube HA Politik Bicara, “Gibran Ditugaskan ke Papua: Ini Ujian Serius atau Akal-Akalan?”, Her Arif, 7 Juli 2025