Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta. ANTARA FOTO

Jakarta, 25 Juni 2025 — HaluanBeritaRakyat.com

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pengurangan kemiskinan secara terintegrasi.

Melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2029, serta menurunkan angka kemiskinan umum menjadi 4,5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, angka kemiskinan Indonesia masih berada di 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa akar persoalan kemiskinan seperti rendahnya daya beli, ketimpangan antarwilayah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) akan menjadi fokus intervensi. Tiga pilar utama strategi nasional mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.

“Inpres ini memuat 11 program prioritas seperti Program Sekolah Rakyat, Padat Karya, Pelatihan Vokasi, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan lintas kementerian dan lembaga,” kata Presiden Prabowo melalui pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Salah satu program unggulan, MBG, dilaporkan mengucurkan dana Rp6–7 miliar per desa per tahun dan telah berdampak pada penciptaan lapangan kerja serta perputaran ekonomi lokal. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan program ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi desa.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 22 Juni 2025, sebanyak 1.837 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melibatkan 72.521 tenaga kerja. BGN menargetkan jumlah ini meningkat menjadi 32.000 unit pada November 2025. Total mitra yang terlibat dalam penyediaan sarana SPPG telah mencapai 4.718 unit usaha, termasuk UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa.

Di sisi lain, pengukuran kemiskinan tetap merujuk pada garis kemiskinan nasional oleh BPS. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyatakan bahwa standar garis kemiskinan nasional masih relevan untuk kebijakan domestik, meski mereka juga mengeluarkan standar global berbasis Purchasing Power Parity (PPP) 2021 yang lebih tinggi.

Pemerintah juga memperkuat strategi graduasi bagi penerima bantuan sosial agar bertransformasi menjadi pelaku ekonomi. “Kami tidak ingin masyarakat miskin selamanya menjadi penerima bantuan. Yang mau usaha, kita fasilitasi. Yang mau kerja, kita siapkan,” ujar Agus Jabo.

Sebagai pusat koordinasi, pemerintah telah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 dengan menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai kepala.

Penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6,18 persen pada 2014 menjadi 0,83 persen pada Maret 2024 menunjukkan kemajuan program pemerintah. Ke depan, sinergi antara kementerian, pemda, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem dan menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. [ Mohamd Rohman]